LAMPUNG TIMUR – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) memperkuat komitmennya dalam pemberdayaan ekonomi berbasis desa. Ketua Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya, melakukan kunjungan kerja sekaligus audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk mematangkan rencana pengembangan Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, sebagai desa ekowisata tematik, Rabu (13/5).
Diterima langsung oleh Wakil Bupati Lampung Timur, Azwar Hadi, pertemuan ini fokus pada transformasi Desa Kali Pasir melalui program “Desa Binaan Tematik” nasional. Program ini merupakan buah kolaborasi strategis antara LDII dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT).
Strategi “Stay Longer” untuk Ekonomi Rakyat
Dalam keterangannya, Dody Taufiq Wijaya menekankan bahwa kunci keberhasilan ekowisata terletak pada durasi kunjungan wisatawan. Ia mendorong adanya formula paket wisata terintegrasi agar pelancong tidak sekadar melintas, melainkan menetap lebih lama.
“Kita ingin pengunjung bisa tinggal antara 4 hingga 6 hari, meniru model sukses di Tanjung Puting. Semakin lama mereka di sini, semakin besar perputaran uang yang masuk ke kantong masyarakat melalui homestay, kuliner, hingga jasa pemandu wisata,” jelas Dody.
Tak hanya sektor wisata, LDII juga memperkenalkan budidaya sorgum yang telah dikembangkan warga setempat sebagai pilar ketahanan pangan sekaligus komoditas ekonomi baru yang menjanjikan bagi warga Way Bungur.
Dukungan Penuh Pemkab Lampung Timur
Menanggapi inisiatif tersebut, Wakil Bupati Azwar Hadi menyatakan kesiapan jajarannya untuk memberikan dukungan penuh. Ia menginstruksikan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan proyek ini berjalan beriringan dengan program pembangunan daerah.
“Kami menyambut positif sinergi ini. Harapannya, Desa Kali Pasir tidak hanya menjadi ikon wisata baru di Lampung Timur, tetapi juga menjadi percontohan nasional dalam hal pemberdayaan masyarakat desa yang mandiri dan berkelanjutan,” tutur Azwar.
Peninjauan Lapangan
Usai audiensi, rombongan DPP LDII bersama jajaran pengurus DPW Lampung dan DPD Lampung Timur langsung bertolak ke lokasi untuk memetakan potensi wilayah. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan kesiapan infrastruktur desa serta mengidentifikasi produk unggulan lokal yang siap dipasarkan secara luas.
Dengan integrasi antara wisata alam, budaya lokal, dan inovasi pangan seperti sorgum, Desa Kali Pasir diprediksi akan menjadi motor penggerak ekonomi baru di Bumi Tuwah Bepadan.
Fokus Utama Pengembangan
Dalam pertemuan bersama Wakil Bupati Lampung Timur, Azwar Hadi, dibahas rencana matang untuk menjadikan Desa Kali Pasir sebagai bagian dari program “Desa Binaan Tematik” berskala nasional, yang merupakan hasil kolaborasi dengan Kemendes PDT. Beberapa poin krusial dalam pengembangan ini meliputi:
- Peningkatan Durasi Wisata: Mengadopsi konsep integrasi seperti di Tanjung Puting, LDII menargetkan wisatawan dapat tinggal lebih lama (4–6 hari) untuk memaksimalkan perputaran ekonomi lokal.
- Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan warga secara langsung dalam pengelolaan homestay, jasa pemandu, kuliner, hingga industri kreatif suvenir.
- Ketahanan Pangan: Integrasi budidaya sorgum oleh warga LDII sebagai alternatif pangan yang bernilai ekonomi tinggi.
“Semakin lama wisatawan menetap, semakin besar dampak ekonomi yang dirasakan warga melalui berbagai unit usaha lokal,” ujar Dody Taufiq Wijaya.
Dukungan Pemerintah Daerah
Wakil Bupati Azwar Hadi memberikan apresiasi penuh dan menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk mendukung inisiatif ini melalui sinergi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Harapannya, Desa Kali Pasir tidak hanya menjadi destinasi baru, tetapi juga menjadi prototipe nasional bagi pemberdayaan masyarakat berbasis ekowisata.
Tinjauan Lapangan
Rombongan yang didampingi oleh jajaran pengurus DPW LDII Lampung dan DPD LDII Lampung Timur menutup agenda dengan meninjau langsung kesiapan wilayah di Desa Kali Pasir. Peninjauan ini bertujuan untuk memetakan potensi unggulan desa dan memastikan kesiapan infrastruktur pendukung ekonomi berkelanjutan di lapangan.
